WeCreativez WhatsApp Support
Tim kami ada di sini untuk menjawab pertanyaan Anda.
Ajukan Pertanyaan Anda Kepada Kami
Home / Artikel / Mungkinkah Mengembalikan Tepi Barat ke Yordania dan Gaza ke Mesir?

Mungkinkah Mengembalikan Tepi Barat ke Yordania dan Gaza ke Mesir?

Israel memiliki cita -cita politik dengan mendirikan negara Israel Raya. Sikap ini lebih mengakomodir ide-ide dari kelompok sayap Kanan Israel yang dikenal radikal. Untuk mewujudkan itu semua, Entitas Zionis ini dengan tegas menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan Palestina. Kuatnya keinginan penjajah ini seakan memaksa banyak pihak berfikir ulang, akan kemungkinan dikembalikannya Tepi Barat kepada pemerintahan Yordania dan Jalur Gaza kepada pihak Mesir, seperti yang terjadi dalam beberapa tahun lalu.

Apabila ide ini yang dikembangkan maka sejalan dengan pemikiran Prof. Sari Nusseibeh, Mantan Rektor Universitas Al-Quds yang mengatakan, kendati dulu dirinya menolak campur tangan Yordania dalam konflik Palestina, namun untuk saat ini menurutnya itu adalah pilihan terbaik. Yordania sendiri dinilai tak sanggup untuk menanggung beban dari permasalahan Palestina saat ini, apalagi di tengah kondisi Yordania dan warga Arab yang masih berada dalam ketegangan konflik.

Nusseibeh kemudian memilih untuk menghentikan kesepakatan yang ia lakukan dengan Ami Ayyalon, salah seorang petinggi partai Buruh dan mantan kepala Shin Bet Israel. Tepatnya pada tanggal 27 Juli 2002 lalu, dengan mengklaim sebagai perwakilan rakyat Palestina, Nusseibeh mencetuskan “The People’s Voice” yang menelurkan proposol inisiatif untuk dijadikan petisi dengan melibatkan warga Palestina dan Israel. Petisi itu berisikan sikap “menyerah” Palestina terhadap Israel dan memberikan solusi dua negara, dan menjadikan Al-Quds sebagai ibukota dua negara serta beberapa point lainnya yang secara umum merugikan Palestina.

Dalam kesempatan itu Nusseibeh mengaku tidak sulit untuk mengklaim tindakannya. Karena menurutnya Palestina tidak memiliki pemimpin yang menjadi representatif rakyat, dan ia juga tidak sepakat dengan tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Palestina yang dinilai omong kosong belaka. Disamping itu ia merasa tidak adanya dukungan terhadap Al-Quds, dan tidak adanya tentara yang berjuang untuk membebaskan Palestina atau minimal setengah dari warga Palestina. Dalam kondisi seperti ini Nusseibeh menilai Palestina bukan negara yang kuat di negara Arab yang terus-menerus dirudung konflik.

Berangkat dari ini semua, maka tidak ada pilihan lain menurut Nusseibeh selain Yordania apabila memang sepakat dengan usulan ini, kendati besar kemungkinan akan ditolak. Dengan begitu ini bukanlah sebuah pilihan, namun dampak dari keputus-asaan yang sudah menumpuk. Kondisi ini bukan saja dikarenakan para petinggi otoritas ataupun faksi-faksi yang ada, namun juga mereka para elit Palestina yang dinilai gagal membuka jalan dalam memberikan pilihan-pilihan terhadap solusi permasalahan di Palestina.

Apabila merujuk kepada gambaran dari Nusseibeh ini, bila dirinya menyebut ketiadaan pemimpin dari Palestina itu benar, maka pernyataan itu sebagai besar dapat dibenarkan. Dan para peneliti seyogyanya melakukan kajian mengapa hal itu bisa terjadi. Dan mencarikan solusi bagaimana cara agar mendapatkan pemimpin Palestina?

Nusseibeh menilai hilangnya pemimpin Palestina merupakan suatu yang ditakdirkan dan itu tidak bisa dibantah kebenarannya. Kendati tak ada pemimpin, rakyat Palestina toh ternyata tetap hidup sebagaimana mereka telah bertahan selama lebih dari 100 tahun lamanya, bahkan hingga sekarang pun mereka menjadi bangsa yang tegar dan konsisten melakukan perlawanan, dan memboikot serta upaya perlawanan lainnya. Dan dampak positifnya budaya Palestina menjadi bangkit dan menyebar di berbagai bidang.

Sayangnya Nusseibeh belum menjelaskan lebih lanjut, apakah Israel merupakan negara kolonial, pendudukan dan rasis yang selama ini menghancurkan “proses perdamaian.” Apakah pilihan solusi mengembalikan Tepi Barat kepada Yordania sudah tepat? Lalu apakah Israel akan menyapakati hal ini? Ini yang tidak disinggung oleh Nusseibeh.

Jawaban dari pertanyaan ini bisa kita dapati dalam lembaran sejarah yang lalu. Mengapa pihak Yordania yang dipimpin Raja Husein kala itu memutuskan hubungan dengan Tepi Barat pada tahun 1988. Padahal sebelumnya berada dibawah jaminan pihak Kerajaan paska meletusnya perang 6 hari 1967. Kala itu perang meletus antara bangsa Arab melawan penjajah Israel memperebutkan semenanjung Sinai dan dataran tinggi Golan.

Kemudian sejak saat itu dengan segala upaya Yordania mengerahkan segala kemampuannya untuk melobi Amerika Serikat dan sekutunya, demi mengembalikan Tepi Barat secara damai dengan mengirimkan surat permohnan. Kalah dari perangan 1967 memaksa Yordania untuk tidak berpartisipasi dalam perang Oktober 1973.

Israel menolak permintaan mengembalikan Tepi Barat tersebut, walau sekedar menarik pasukannya 1 kilometer dari perbatasan. Kondisi ini lebih buruk dari apa yang dilakukan Israel dengan perbatasan Mesir dan Suriah paska perang Oktober. Menyikapi hal ini Raja Al Hasyimi mengambil langkah untuk memutuskan hubungan dan tidak mengakui keberadaan dari PLO sebagai representatif resmi bagi bangsa Palestina, karena dinilai memberikan kerugian bagi kerajaan.

Raja Al Hasyimi mengambil langkah ini karena dirinya tahu dimata Israel tidak ada istilah solusi yang mengatasnamakan Yordania. Namun yang berkembang adalah isu adanya niatan dari Yordania untuk menghadirkan negara pengganti bagi Palestina. Dengan alasan mayoritas penduduk Yordania adalah warga Palestina, hal ini memungkinkan berdirinya negara Palestina di sana. Ini membahayakan bagi Israel.

Yordania memahami bahwa Israel tidak benar-benar telah menarik diri dari Tepi Barat.

Yang kemudian menjadi pertanyaan, mengapa Yordania justru bersitegang dengan PLO? Seperti yang terucap dari Mohamed Hassanein Heikal, seorang jurnalis senior asal Mesir paska berlangsungnya penandatanganan perjanjian Oslo. Raja Yordania berkata kepadanya, “Seandainya Israel hendak memberikan sesuatu, niscaya yang pertama diberi adalah Yordania, karena tidak ada pemberian yang tepat selain itu, apalagi terhadap PLO.”

Sikap seperti masih terjadi hingga kini. Baik Yordania dan PLO seakan bersaing untuk menjadi representatif dari rakyat Palestina. Ada yang menyimpulkan apa yang dilakukan Yordania adalah sebuah kesalahan dengan melepas tanggung jawab, khususnya dengan melepaskan Tepi Barat. Kesalahan berikutnya adalah menjadikan PLO sebagai satu-satunya representatif Palestina. Kondisi ini menggiring seakan seluruh bangsa Arab meninggalkan Palestina dan mereka berjuang untuk mendapatkan haknya kembali sendirian.

Menurut penulisa hal yang harus dicamkan adalah, pertama, permasalahan Palestina adalah masalah utama bagi bangsa Arab dan umat. Kedua, ini adalah tanggungjawab dunia Internasional, dan ketiga, masalah ini merupakan isu kemanusiaan.

Namun sayangnya kemudian, bangsa Arab dan dunia Internasional menghapuskan isu kemanusiaan terhadap masalah Palestina, sehingga yang terjadi adalah seperti sekarang. Isu Palestina dipersempit menjadi sengketa perebutan tanah dan teritorial antara dua pihak yang berselisih. Yang terjadi bukan permasalahan ataupun isu untuk membebaskan negara yang terjajah dan membela rakyatnya agar mendapatkan hak menentukan masa depannya ditengah tekanan penjajah rasis Zionis.

Pengalaman sejarah diatas memberikan gambaran kondisi saat ini. Dimana pihak Yordania seakan-akan menunjukkan bahwa Yordania adalah Yordania dan Palestina adalah Palestina, karena itu Yordania menjadi yang paling keras dalam membela berdirinya negara Palestina. Karena dengan begitu ia memiliki perisai di garis terdepan Yordania dalam menghadapi ekspansi yang dilakukan oleh Zionis, disamping itu juga menghindari tekanan yang diarahkan Yordania. Inilah yang diinginkan.

Apa yang terjadi di Tepi Barat berbeda dengan gambaran yang terjadi di Jalur Gaza. Dikarenakan jumlah penduduk tertinggi di dunia, dan perlawanan yang dilakukan rakyatnya, serta keberadaannya yang dinilai tidak strategis bagi Israel. Maka bagi Israel menarik pasukannya dari sana menjadi pilihan yang tepat.

Diantara yang dilakukan Israel adalah mencampakkan Jalur Gaza ke dalam pangkuan Mesir, yang sebenarnya menolak langkah seperti ini. Dan ini sengaja dilakukan agar menjadikan warga Jalur Gaza sebagai korban penolakan. Kalau seandainya Mesir menginginkan menggabungkan Jalur Gaza sebagai wilayahnya, maka tentu hal itu akan dilakukan, terlebih setelah ditariknya seluruh pasukan Israel dari Jalur Gaza, namun faktanya itu tidak dilakukan. Israel malah justru kini melakukan blokade terhadap wilayah itu.

Dengan kondisi sekarang, Jalur Gaza saat ini masih atau mungkin menjadi model satu-satunya dari pemerintahan yang ideal ketimbang dengan yang terjadi sebelumnya pada rentan waktu 1959-1967, berada di bawah kekuasaan Mesir yang hakekatnya bagian dari jebakan yang dilakukan Israel.

Sampai saat ini penjajah Israel masih berambisi merampas seluruh tanah di Palestina. Mereka sabar dalam menunggu waktu yang tepat untuk melenyapkan para pemilik tanah yang sah. Hal tersebut nampak dari dilanjutkannya realisasi langkah-langkah untuk mengusir warga Palestina dan memisahkan setiap wilayah secara rasis.

Ini semua merupakan agenda Zionis Israel yang secara terang-terangan dideklarasikan secara langsung, untuk mengusir penduduk Palestina. Atau mereka melakukan upaya lain yang serupa dengan mengangkat isu pertukaran “penduduk dan tanah.” Gerakan Zionis ini terus mensyiarkan prinsip mereka yaitu “bangsa tanpa tanah untuk tanah tanpa penduduk.” Yang artinya adalah mereka menolak keberadaan orang-orang Palestina sebagai bangsa, sehingga mereka terus melakukan upaya pelenyapan,pengusiran dan mematikan eksistensi bangsa Palestina pada waktu yang tepat.

Sumber: Alzaytouna.net

About admin

Check Also

Israel Tolak Visa Para Akademisi yang Kunjungi Universitas-universitas Palestina- Palestine Update

Israel Tolak Visa Para Akademisi yang Kunjungi Universitas-universitas Palestina

Palestineupdate.com – Israel telah melarang pemberian visa untuk para akademisi yang mencoba bekerja di universitas-universitas terkemuka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *